Bappenas Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo.
POSTNTT — Dalam rangka pelaksanaan rapid review pengendalian Program Kegiatan Prioritas Utama (KPU) serta penyusunan executive summary Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 berbasis risiko, Kementerian PPN/Bappenas menggelar kegiatan Observasi Lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo.
Kegiatan FGD tersebut berlangsung pada Senin, 3 November 2025, di Aula Bappeda Kabupaten Manggarai Barat. Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat maupun daerah, di antaranya perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Bappeda dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.
Baca Juga: Demo Unik di Maumere, Pria Turunkan Satu Dump Truk Batu di Depan Gedung DPRD
Diskusi ini menjadi forum strategis untuk membahas capaian dan kendala pembangunan kawasan prioritas, evaluasi indikator kinerja kepariwisataan, serta identifikasi faktor penghambat di lapangan. Selain itu, peserta FGD juga merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan wisata Labuan Bajo Flores yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat Dukung Digitalisasi PAD Lewat Kolaborasi Pemprov NTT dan Bank Mandiri
Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bappenas berharap percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dan dunia.
Dengan adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor ini, pembangunan Labuan Bajo diharapkan tidak hanya berfokus pada infrastruktur pariwisata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan dan inklusif.
***
