Top Pick
Layani 320 Nelayan, SPBU Milik Pemkab Butuh Pembenahan Gubernur NTT Berikan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Para Korban Sumur Maut di Ende Puluhan Ribu Pendukung Siap Hadir Deklarasi Paket Edi-Weng Satu Lagi Warga Mabar Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kluster Sangke Palangga Khatariana Deno : Sentuhan Kasih Sayang dan Perhatian Dapat Menyembuhkan ODGJ 17 Ha Kawasan Cagar Alam di NTT Terbakar

Di Ende, Tahapan Evaluasi APBDS Untuk BLT Mulai Dilakukan

POSTNTT.COM | Ende - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Ende, Albert Yani, yang dikonfirmasi POSTNTT.COM di kantor Bupati Ende pada Senin (20/4) mengatakan, kalau sesuai jadwal yang ada, pihaknya akan melakukan Evaluasi APBDS bagi semua desa yang sudah siap. Namun demikian, hal tersebut tetap disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga bisa langsung diinput dan diproses untuk pencairannya.

Dikatakan Albert Yani, sesuai kesepakatan rapat interen, ada dua metode yang akan dilaksanakan. Pertama, bagi Desa yang sudah final RKPDS Sebelum Persoalan Covid-19 kita tetap Eksekusi, sedangkan bagi desa yang belum final nantinya akan langsung kita masuk dalam kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 ke dalam APBDS sambil kita menanti revisi Pergub.

Ketika ditanyai tentang siapa penerima BLT tersebut, Albert Yani mengatakan, Pemerintah Desa harusnya terlebih dahulu melakukan musyawarah desa dan melakukan evaluasi terhadap calon penerima, apakah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Ada 14 kriteria yang jadi syarat penerima BLT ini. Dan, dari 14 kriteria tersebut, minimal ada 9 kriteria yang mesti memenuhi dan yang paling penting tidak dapat dua-duanya, baik itu dana PKH maupun BPNT. Dengan kata lain, tidak boleh adanya tumpang tindih antara menerima dana PKH serta BPNT. Pokoknya, jika menerima BPNT maka harus dikeluarkan dari penerima BLT", jelasnya.

Lebih lanjut, Albert Yani mengatakan, bagi aparat desa dan penjabat yg belum dilantik, hari ini akan kita lihat Pergub tentang pelimpahan wewenangan dari Bupati kepada Camat, baik penjabat atau kepala desa yang belum dilantik akan dilantik oleh Camat karena kita tidak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang sehingga Pergub kewenangan itu menjadi acuan untuk melantik penjabat atau Kepala desa maupun juga peresmian BPD oleh Camat.

Lebih jauh, Albert Yani menyampaikan harapannya agar Desa dan Relawan gugus tugas Covid-19 yang ada di desa agar secepatnya bisa mendata pepenerima BLT. Hal tersebut, kata Albert Yani sangat penting sehingga kita bisa menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid'19.

"Saya berharap agar Desa dan juga Relawan gugus tugas Covid -19 di desa bisa mendata secepatnya penerimaan BLT sehingga akhir April atau awal Mei kita sudah bisa serahkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid - 19 ini", pungkas Albert Yani.

 

 

Penulis : Ronal Degu

Editor : Vansi Helmut

Baca Juga