Top Pick
Satgas Covid-19 Matim Gelar Rapid Antigen Masal 3 Pelaku Terduga Pencurian Kendaraan Bermotor Berhasil Diamankan Polisi Pemkab Ende Akan Berikan Bantuan Sosial Kepada Warga Terdampak Covid-19 Ucapan HUT RI Lurah Paupire : Soal Izin dan Retribusi Kos -Kosan itu Ranahnya Bapenda Ende Dunia Games Telkomsel dan Garena Gelar Turnamen eSport Online “Indonesia Games Championship” 2020

Diduga Curang Menetapkan KK Penerima BLT, HAM Gelar Aksi Spontan Tuntut Keadilan

POSTNTT.COM | Labuan Bajo - Proses penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di desa Wae Kanta, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sempat tertunda beberapa jam. Penundaan disebakan adanya aksi spontan dari Himpunan Anak Muda (HAM) setempat pada selasa (26/05) pagi yang berlangsung sekitar 100 menit.

Mereka melakukan aksi karena menduga pemerintah desa Wae Kanta telah melakukan kecurangan dalam penetapan kepala keluarga (KK) penerima BLT.

Hal itu disampiakan oleh salah satu peserta aksi, Fransiskus Medi saat dijumpai di kantor desa Wae Kanta disela-sela menyampaikan orasinya.

(Kades Wae kanta memberikan klarIfikasi dan jawaban atas tuntutan HAM)

"Pemerintah desa tidak transparan dalam menetapkan penerima BLT. Ada kelompok pengusaha, orang yang belum menikah resmi masuk dalam daftar penerima. Sementara aturanya harus ada kartu keluarga. Mereka kartu keluarga darimana kalau belum menikah? Sedangkan ada yang ekonomi tidak layak, lansia, janda/duda mereka tidak diakomodir sebagai penerima BLT," jelas Fransiskus.

Hal lain juga disampaikan oleh Jefrianus, peserta aksi lainya menuntut pemerintah desa untuk tidak tebang pilih dalam mendata penerima bantuan.

Dikatakanya, pemerintah desa harus menjalankan pendataan sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Inikan terkesan tebang pilih. Kepala desa hanya memilih kubunya sendiri. Ini sudah tidak adil. Kami tuntut keadilan bukan semata-mata untuk kami tetapi untuk masyarakat banyak," kata Jefrianus.

(Data penerima BLT yang terpajang di Kantor Desa Wae Kanta)

Selain itu, HAM juga menyoroti anggaran dana desa (ADD) terkait penanganan Covid-19. Disampaikan, jika pemdes tidak melakukan sosialisasi terhadap anggaran penanganan covid-19. Bahkan, masker yang dianggarkan dari dana desa tidak tersalurkan untuk semua warga.

Hal menarik dari aksi spontan ini, terdapat seorang lansia yang ikut memepertanyakan alasan dirinya tidak terakomdir sebagai penerima BLT.

"Bapak kades, saya ini sudah tua. Lansi dan duda. Apakah saya tidak diperhatikan oleh negara? Kepada siapa lagi saya berharap pak kades. Tolonglah, lihat kami ini," tuturnya dihadapan kepala desa dan semua peserta aksi.

(Lansia yang turut menuntut keadilan ke pemdes Wae Kanta)

Kepala desa Wae Kanta, Gregorius Barbiriso menjelaskan jika tuntutan aksi itu sudah dilakukan semua oleh pemdes sesuai regulasi.

"Terkait standar kelayakan penerima, ini kami sudah kerja sesuai regulasi. Yang belum terima, telah kami usulkan sebagai penerima susulan melalui bantuan dana kabupaten. Sedangkan terkait nepotisme, faktor kepentingan itu tidak ada. Kami sudah lakukan musdes secara terbuka. Semua nama penerima juga telah kami pajang di kantor desa," jelas Gregorius.

Sementara terkait adanya pengusaha yang mendapat BLT, dikatakanya itu wajar saja karena mereka turut menjadi pengusaha yang terdampak.

Demikian juga halnya yang belum menikah tetapi terdaftar sebagai penerima. Menurutnya, hal itu tidak jadi masalah karena mereka tetap diajukan kartu kelurganya sehingga mereka terakomodir sebagai keluarga penerima bantuan meskipun belum menikah.

Pantauan media, diakhir aksi sempat terjadi keributan yang dipicu oleh salah satu anggota aksi melakukan orasi tanpa menggunakan masker.

Disaat bersamaan, salah seorang staf desa mempertanyakan alasan tidak mengenakan masker.

Namun, anggota kepolisian sektor Lembor dan anggota Koramil 1612/06 Lembor mampu mengendalikan situasi kembali kondusif.

 

Penulis : Edi Risal


Halaman