Top Pick
Tentang 1 Orang PDP Asal Matim, dr. Surip Tintin: Pasien Itu Pelaku Perjalanan dari Daerah Zona Merah dan Menderita Sesak Nafas PDP Asal Lembor Meninggal Karena Gagal Ginjal Setelah Ditutup Cukup Lama, Pasar Eban Miomaffo Barat kembali Dibuka Corona Effect, Pendapatan Hotel BUMN di Labuan Bajo Menurun Desa Wajur Salurkan BLT DD untuk Enam Bulan Bimtek Anggota Tagana Bupati Ende : Ini Pekerjaan yang Sangat Mulia

Disnakertrans dan BPN Mabar Diduga 'Main Mata' Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Warga Translok

(Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat. Foto : Edison Risal)


POSTNTT.COM | Labuan Bajo - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Manggarai Barat (Mabar) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat diduga kuat bermain mata dalam proses penerbitan 65 sertifikat tanah milik warga Transmigrasi Lokal (Translok), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.

Dugaan ini mencuat ketika proses penerbitan 65 sertifikat tanah milik warga translok belum juga selesai. Padahal, prosesnya telah berlangsung hampir 3 tahun.

Selain proses yang berlangsung bertahun-tahun, kuat dugaan juga jika dinas Nakertrans Mabar menggelapkan dana penerbitan sertifikat yang senilai ratusan juta.

"Anggaran ini sejak pak Blasius Jeramun masih menjabat sebagai ketua DPRD Mabar. Belia mengatakan Dewan Mabar mengucurkan anggaran ratusan juta untuk menerbitkan sertifikat tapi sudah mau hampir 3 tahun BPN belum juga terbit sertifikat. Ada apa di BPN. Ada apa di Nakertrans. Kami minta DPRD Mabar segera panggil itu Kepala BPN Mabar," ujar Rio, salah satu warga translok.

Terpisah, mantan kepala BPN Mabar, Made Anom menjelaskan bahwa anggaran untuk penerbitan sertifikat pengganti untuk 65 orang, BPN hanya menerima sekitar 30-an juta bukan ratusan juta seperti yang diklaim Blasius Jeramun.

"Dana tersebut tidak sampai ratusan juta. Anggaran tersebut sekitar 30-an juta," kata Made Anom.

Sementara Blasius Jramun, mantan ketua DPRD Mabar menegaskan bahwa besaran dana tersebut benar adanya senilai ratusan juta.

Disisi lain, Dinas Nakertrans Mabar belum bersuara terkait kepastian besaran jumlah dana yang diserahkan kepada BPN Mabar.

Kadis Nakertrans Mabar, Wis Dulla, saat ditemui media enggan berkomentar panjang.

"Tunggu sekertaris saya ya, dia yang tahu soal itu," kata Wis Dulla yang juga merupakan Istri Bupati Manggarai Barat ini pada Selasa (13/10/2020).

Terhadap persoalan ini, warga translok berencana melaporkan dinas Nakertrnas ke Kejakasaan Negri Manggarai Barat terkait dugaan penggelapan anggaran penerbitan sertifikat.

Selain itu, warga juga berencana akan kembali mengadukan sikap BPN Mabar ini ke DPRD. Pasalnya, setiap kali warga menanyakan perkembangan proses penerbitan sertifikat tanah milik mereka, kepala BPBN Mabar Abel Asamau tidak dapat memberikan kepastian dan selalu hanya menjawab tunggu dan bersabar karena masih dalam proses. (Edison Risal)

 

 

Baca Juga