Top Pick
Kisah Pilu Pasutri Asal Manggarai Timur Yang Hidup Berkekurangan dan Sakit Parah Perubahan Nama Kec Pocoranaka dan Pocoranaka Timur, Ini Respon Sekcam Poratim Pilkades Watu Arus, Didianus Literman Mendapatkan Nomor Urut 1   Presiden Jokowi: Saya Pastikan Tidak Ada Impor Beras Sampai Bulan Juni 2021 Sertifikasi CHSE, Jalan menuju pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Tim SAR Gabungan Cari Nelayan Yang Terjatuh di Perairan Raba Ende

GMNI Manggarai Gelar Unjuk Rasa di Polres Terkait Kasus Asusila oleh Oknum Polisi

Suasana aksi protes para demonstrasi di depan Polres Manggarai terkait kasus asusila yang melibatkan Oknum Polisi. Foto: Iren Leleng

 

POSTNTT.COM | RUTENG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Manggarai, NTT, gelar unjuk rasa di Polres Manggarai, pada Selasa (30/03/2021).

Aksi unjuk rasa organisasi GMNI, mendesak Polres Manggarai untuk usut tuntas kasus asusila oknum anggota polisi YSA (40) yang bertugas di Polres Manggarai terhadap MSD (24) yang sudah lama terjadi sejak tahun 2019.

Karena tidak terima tindakan tersebut korban MSD yang merupakan warga asal Golo Ara, Desa Compang Wesang, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Manggarai Timur, melaporkan kasus itu di Polres Manggarai sejak 2019 lalu.

Pantauan media POSTNTT.COM, tampak korban MSD sambil menggendong bua hatinya, bersama kedua orang tuanya Ikut serta dalam demo itu.

Usai aksi di depan gerbang Polres, delegasi GMNI diterima langsung oleh Kapolres Mas Anton didampingi oleh Kasi Propam Polres Manggarai, Ipda Jonathan T. Lembang dan Penyidik Propam Polres Manggarai, Bripka Melky La'a di ruang kerja Kapolres untuk beraudiensi.

GMNI menilai kasus tidak bertanggung jawab terhadap MSD oleh seorang oknum polisi itu, telah mengangkangi aturan kode etik kepolisian dan bentuk pelanggaran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mereka menilai tindakan oknum polisi (pelaku) seharusnya mengamalkan atutan. Sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani masalah di masyarakat, bukan menjadi pelaku pelanggaran hukum dan pelanggaran nilai moralitas.

Sejak maret 2019, oknum disidangkan, namun hingga kini belum ada keadilan khusus yang didapatkan oleh korban SMD

Hasil sidang pada Maret 2019 lalu, pelaku mengaku atas perbuatannya, dan menyatakan sedia untuk menyelesaikan persoalan itu sesuai norma adat Manggarai. Namun hingga kini, pelaku tidak mewujudkan janjinya.

GMNI menilai, hal yang dilakukan oleh pelaku telah mencedrai hukum adat Manggarai.

Dikutip dari pernyataan sikap GMNI:

Pertama, GMNI mendesak Kompolnas melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota atau pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi.

Kedua, GMNI desak Kapolda NTT agar memutuskan PTHD (Pemecatan Dengan Tidak Hormat) kepada oknum Kepolisian pelaku penghamilan, atas perbuatan, menghamili perempuan dengan tidak bertanggung jawab.

Ketiga, GMNI mendorong Kapolres Manggarai untuk mendesak Oknum Pelaku penghamilan agar beritikad baik menyelesaikan urusan adat dalam budaya Manggarai.

Keempat, GMNI mendesak Kapolres Manggarai agar melakukan pembinaan moral secara rutin terhadap anggota Polres Manggarai.


Ketua DPC GMNI Manggarai, Emanuel Suryadi, yang kerap disapa Bung Eman, pertanyakan terkait penanganan kasus itu, sebab sejak tahun 2019 hingga kini belum ada titik terang.

Ia meminta Kapolda NTT agar memutuskan PTHD (Pemecatan Dengan Tidak Hormat) kepada oknum Kepolisian pelaku penghamilan, atas perbuatan, menghamili perempuan dengan tidak bertanggung jawab.

Lanjut Eman, sidang per Maret 2019, penyelesaian kasus diproses secara adat Manggarai. Numun, yang dijanjikan oleh oknum YSA terhadap korban MSD dan keluarganya, hingga saat ini belum ditepati.

"Artinya, oknum polisi jelas, sudah mengangkangi aturan, dan mencedrai norma adat Manggarai," jelas Eman dengan nada lantang.

Karena itu, ia meminta Kapolres Manggarai selaku pimpinan untuk segera menekan oknum YSA untuk segera menyelesaikan hukum adat sesuai adat Manggarai. Sehingga secepatnya dapat diatasi hukum sosial yang didapatkan korban dan keluarganya.

"Jika penyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dengan sigap oleh Kapolres Manggarai, maka kami akan mendatangi kantor Polres Manggarai dengan tuntutan mendesak Kapolri untuk memecat Kapolres Manggarai karena tidak bisa menegakan keadilan bagi masyarakat Manggarai," tutup Eman.

Sementara itu, Kapolres Manggarai, Mas Anton, mengatakan terkait kasus yang dilakukan oknum YSA sudah diputuskan dalam sidang peraturan disiplin per tanggal 20 Maret 2019. Dari putusan sidang itu, YSA melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 pasal 9 tentang Disiplin dan sudah dijatuhi sanksi terhadap oknum YSA.

Terkait dengan YSA belum menyelesaikan adat sesuai penyampainya, Kapolres Mas Anton berjanji akan mendorong YSA untuk segara menyelesaikan secara adat, apalagi ada anak.

 

Iren Leleng


Halaman