Top Pick
Prahara Papagarang, Kades Dan Bendahara Saling Tuduh Korupsi Ribuan Penjaga BTS di Indonesia Dapat Bantuan Telkomsel Nyolong Hp PSK, Pria Sumba di Bali Diamankan Polisi Konten Lokal Diperkuat sebagai Modal Pengembangan pariwisata Labuan Bajo NTT Kapolda NTT : POLRI Harus Garda Terdepan Cegah Penyebaran Covid Part II : 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵: 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗰𝗮𝗸 𝗝𝗲𝗷𝗮𝗸 𝗚𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮

Hendrik Jehaman Nilai Tidak Ada Alasan KPU Untuk Tidak Loloskan Edi Endi di Pilkada Mabar

(Praktisi Hukum, Dr. Hendrik Jehaman, SH, MH)

 

POSTNTT.COM | Labuan Bajo - Praktisi hukum Dr. Hendrik Jehaman, SH.,MH, ikut berkomentar terkait persoalan hukum Edi Endi, dalam pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Manggarai Barat (Mabar) tahun 2020.

Menurutnya, meskipun pernah dipidana penjara karena kasus perjudian, Edi Endi dinilai tetap bisa jadi calon bupati.

Jelas Dr. Hendrik, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan Edi Endi.

Pasalnya, KPU telah diberi kewenangan oleh UU untuk membuat produk peraturan lewat PKPU. Di dalam PKPU diatur tentang mekanisme serta syarat-syarat seseorang menjadi calon kepala daerah.

"Kewenangan membuat PKPU diberikan kepada KPU untuk menghindari kekacauan dalam berpikir, dan bertindak menginterpretasi UU. Terkait perbuatan tercela dalam UU No. 10 tahun 2016, KPU telah diberi kewenangan untuk menginterpretasikan dalam PKPU yang secara tegas diatur dalam PKPU No. 1 tahun 2020 yakni bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak," tegas Dr. Hendrik, Minggu (20/9/2020).

Tugas KPU saat ini, kata Hendrik, menjalankan PKPU yang sudah ada, bukan menginterpretasi undang-undang.

"KPU tidak boleh menginterpretasi yang menimbulkan asumsi atau interpretasi baru, laksanakan yang sudah ada. Tidak pada tataran menerjemahkan yang sudah ada," terang advokat senior peradi Jakarta Barat ini.

Dr. Hendrik menegaskan, dalam ilmu hukum dikenal Lex posterior derogat legi priori atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior).

"Kalau ada yang bilang aturan ini tidak benar, yah ajukan yudisial review. Bukannya diinterpretasi, esuatu yg terang janganlah dibuat tidak terang," ungkapnya.

Dirinya kembali menegaskan bahawa persoalan yang dihadapi oleh Edi Endi tidak akan menjadi hambatan atau penghalang dalam pilkada Manggarai Barat, karena selain telah diatur oleh PKPU, Edi Endi juga telah menjalankan hukuman.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Dr. Hendrik berharap agar KPUD konsisten menjalankan amanah UU yang telah tertuang secara teknis melalui PKPU no 1 tahun 2020. *

 

Baca Juga