Top Pick
Rombak Manajemen, FEC Media Tunjuk Kanis Lina Bana Jadi Pimpinan Umum Flores Editorial Resmikan UPPO, Bupati Djafar : Saya Minta Analisa Secara Baik Sehingga Dapat Hasilnya Terbaik. Bangun Trotoar Senilai Ratusan Miliar di Labuan Bajo Dimanfaatkan untuk Meletakan Material dan Parkir Kendaraan Pribadi 30 KK di Desa Modo Dapat BST dari Kemensos RI Kades Lendong Minta Warganya Untuk Memanfaatkan Bantuan Yang Ada dengan Baik Tak Bermasker Berada di Labuan Bajo, Simak Video yang Akan Anda Alami

DPR Tidak Setuju Afirmasi Bonus Nilai untuk Guru Honorer, Berikut Alasannya

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: ist

 

POSTNTT.COM | JAKARTA - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 bagi honorer usia 40 ke atas masih mendapat respon pro dan kontra. Kebijakan afirmasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim rupanya tidak begitu disambut baik oleh beberapa pihak.

Sama halnya dengan Komisi Pendidikan DPR RI yang mengkritik pemerintah terkait seleksi PPPK bagi guru honorer. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda  menilai kebijakan afirmasi berupa bonus nilai bagi para honorer belum cukup adil.

Seperti yang diketahui, pemerintah memberikan kebijakan afirmasi bonus 75 poin dari total 500 poin kepada honorer usia 40 tahun ke atas dan aktif mengajar 3 tahun.

Guru yang memiliki sertifikat juga diberikan keringanan dinyatakan lulus otomatis tahap uji kompetensi teknis dalam seleksi.

Tetapi hal itu mendapat penolakan dari  Huda. Menurutnya, guru honorer diangkat langsung menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini sesuai dengan tuntutan guru honorer.

"Kalau afirmasi versi Komisi X kan pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud yang guru honorer mengabdi lama dengan cara afirmasi baru 75 poin dari 500. Masih tidak adil menurut kami, paling tidak 250 poin. Kalau bisa 75 persen, berarti 350 poin, ini yang masih terus kita perjuangkan," tuturnya dalam kunjungan kerja ke Bekasi, Jawa Barat yang dikutip dari situs DPR, Rabu (17/3/2021)

Huda melanjutkan, ada potensi guru yang lama mengabdi tetapi bisa tidak lolos dalam seleksi. Sementara pengangkatan langsung, kepastian status dan nasib guru honorer yang mengabdi puluhan tahun otomatis terjamin.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, tuntutan Komisi X DPR serupa dengan forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+). Wakil Ketua 4 GTKHNK 35+ Yusak tegas menuntut pengangkatan honorer lewat jalur afirmasi.

Huda mengkritik afirmasi versi pemerintah belum memberi keadilan. Huda menekankan afirmasi tersebut berupa pengangkatan langsung sebagai ASN tanpa tes. 

"Afirmasi (bonus nilai) itu belum memberikan rasa keadilan. Makanya kita mau tanpa tes," tegasnya. .

Terbentur Pendanaan

Pengangkatan honorer dalam seleksi PPPK tahun ini, menurut Yuda, menyisahkan kekhawatiran bagi beberapa  pemerintah daerah terkait pendanaan untuk mengajukan formasi. Seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kebutuhan guru seharusnya sejumlah 8.000 orang. Tetapi formasi yang diajukan hanya 500 orang. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Padahal, pemerintah pusat telah berulang kali mengatakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju mengatakan porsi anggaran mereka tidak sanggup membiayai seluruh pendidik non-ASN. Sehingga beliau meminta bantuan dari pusat dalam membiayai tenaga pendidik non-ASN atau honorer.

Saat ini pihaknya sedang fokus pada pembenahan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pembelajaran tatap muka di masa pandemi.

"Terus terang saja, porsi anggaran kami tidak sanggup mencukupi pembiayaan seluruh tenaga pendidik berstatus non-ASN. Karena kami juga sedang fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung rencana pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini," ucapnya.

Tahun ini, pemerintah memberi anggaran perekrutan 1 juta pegawai dalam seleksi guru PPPK. Namun, pemerintah daerah hanya mengajukan 568.238 orang.

Seperti yang diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah akan mendorong pemenuhan formasi mulai Agustus. Sehingga peserta yang lolos seleksi namun belum punya formasi bisa mulai mengajar tahun depan ketika formasi sudah dibuka.

(Sari)


Halaman