Top Pick
Dorong Peningkatan SDM Pada Sektor Agrowisata Kopi, Ini Yang Dilakukan BOPLBF Kota Labuan Bajo Lumpuh Dikepung Pendukung Edi-Weng Pemkab Ende Launching Bantuan langsung Tunai   Rana Kulan, Desa Penghasil Tanaman Porang Terbanyak di Manggarai Timur Resmikan Pelabuahan Maurole, Bupati Djafar : Semoga Perekonomian di Wilayah Utara Semakin Meningkat Corona Effect, Pendapatan Hotel BUMN di Labuan Bajo Menurun

Mahalnya Rapid Test, Komisi III DPRD Berikan Tiga Rekomendasi Kepada Pemkab Ende

POSTNTT.COM || Ende - Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat ( APPM)  Ende,  Muhamad Jumratul Akbar saat di temui awak media, rabu (08/07/20) mengatakan kami pelajar dan mahasiswa merasa sangat terbebani dengan biaya Rapid test dari Ende ke luar pulau sehingga sampai saat ini banyak pelajar dan mahasiwa belum bisa kembali ke luar pulau untuk melanjutkan Pendidikannya.

” Kami ingin kembali untuk mengenyam pendidikan di luar daerah tetapi biaya kesehatan rapid test cukup mahal, kami berharap pemerintah Kabupaten Ende bisa menyikapi ini," ucapnya.

Selain itu ada beberapa pengeluhan datang dari pelajar dan mahasiswa diluar Kabupaten Ende karena belum terealisasinya bantuan bagi mahasiswa asal kabupaten ende yang selama masa pandemi covid - 19 tetap memilih bertahan di kota dimana mereka menempuh pendidikan sebagaimana dijanjikan Bupati Ende melalui media.

keluhan yang sama juga datang dari pelaku perjalanan yang berasal dari Kabupaten Ende setelah tiba di Bandara dipaksa masuk berdesakan dalam satu bis yg sama kemudian dibawa ke Stadion Marilonga untuk dilakukan observasi.

Atas pengaduan ini, Komisi III DPRD Kabupaten Ende meresponnya secara cepat dengan menggelar RDP dengan Dinas Terkait. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota DPRD kabupaten Ende bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Aliansi Masyarakat Peduli Mahasiswa Kecamatan Pulau Ende, Kamis (4/6/20).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende Vinsensius Sangu, dalam Pers Releas mengatakan besarnya biaya rapid test dan kebijakan penyelenggaraan rapid tes diserahkan kepada swasta adalah bentuk nyata kebijakan yang tidak populus dan kebijakan yang kurang bijak ditengah roda perekonomian rakyat yang sedang mandek. rakyat yang kesulitan mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya, malah pemerintah justru membuat kebijakan yang sungguh membebani langkah rakyat.

Ia menambahkan belum lagi janji Bupati yang belum direalisasikan sampai saat ini kesannya bagi masyarakat pengadu pemerintah hanya mengumbar janji serta penegakan protokoler kesehatan yang melanggar tata protokol itu sendiri, menambah wajah buram pemerintah daerah dalam upaya penanganan covid -19 di kabupaten Ende.

" Dari hasil RDP dimaksud maka kami komisi III DPRD kabupaten Ende merekomendasikan beberapa point di antaranya "Satu Pemerintah daerah di desak untuk menggratiskan biaya rapid test bagi pelajar dan mahasiswa kabupaten Ende yang akan kembali ke kota dimana mereka menempuh pendidikannya.

"Dua Pemerintah daerah didesak untuk segera merealisasikan bantuan langsung tunai bagi pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Ende sebelum tahun pelajaran baru dimulai, agar terhindar dari ungkapan bahwa pemerintah hanya menebar janji.

"Tiga Pemerintah daerah didesak untuk taat protokoler kesehatan dalam penegakan protokol kesehatan dan disarankan untuk tempat observasi terhadap pelaku perjalanan melalui pintu Bandara udara Ende untuk dilakukan disekitar area bandara sehingga misi pendekatan pelayanan dan menghidupkan roda perekonomian warga sekitar khususnya para sopir dan ojek di Bandara sungguh nyata ada di kabupaten Ende ini.


Penulis : Ronald Degu


Halaman