Top Pick
Sejarah 14 Februari Sebagai Hari Kasih Sayang Gusti Dulla : Edi Endi Aktor Dibalik Kemenangan Saya Dua Periode Hipmmatim Desak Gubernur NTT Batalkan Izin Pabrik Semen Di Matim Uskup Ende : Rayakan Tri Hari Suci Dari Rumah Dengan Penuh Iman Seorang Warga Di Manggarai Barat Tewas Disambar Petir Ruas Jalan Propinsi Noa-Golowelu Tertutup Longsor

Massa Aksi "GERAM" Soroti Kekosongan Gedung DPRD Mabar

(Massa aksi GERAM saat menggelar aksi damai di kantor DPRD Manggarai Barat, Rabu, 14/10/2020. Foto : Edison Risal)

 

POSTNTT.COM | Labuan Bajo - Gerakan Rakyat Mabar Menggugat (Geram), melakukan aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law di kantor DPRD Manggarai Barat (Mabar), Rabu (14/10/2020).

Peserta aksi juga turut menyoroti kekosongan anggota DPRD Mabar.

"Kami heran, anggota DPRD Manggarai Barat hanya ada lima orang yang berkantor. Yang lain dimana?" kata Tom, salah satu peserta aksi kepada POSTNTT.COM.

Menurutnya, mental DPR seperti inilah yang membuat semua respon kebijakan dan aspirasi publik lamban.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang hadir menemui massa aksi, Blasius Janu menyampaikan bahwa anggota DPRD sedang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye pilkada.

"Teman-teman yang lain sedang izin cuti kampanye. Itu juga sesuai mekanisme Undang-undang," kata Blasius.

Baca Juga : Geram Sebut DPRD Manggarai Barat Tidak Berguna

Terhadap aksi penolakan UU Omnibus Law ini, masa aksi mendesak agar anggota DPRD Mabar segera menyikapi tuntutan yang mereka sampaikan.

Namun hingga aksi selesai, DPRD Mabar tidak memberikan sikap atas tuntutan Geram.

Menurut anggota DPRD Innosensius Peni, lembaga DPRD akan mengambil sikap setelah dilakukan rapat beraama. 

"Di DPRD ada mekanisme yang harus kita jalani. Tentu saat ini kami tidak dapat mengambil sikap namun aspirasi dari rekan semua akan kami sampaikan ke pimpinan untuk kemudia memutuskan sikap terhadap tuntutan teman-teman," jelasnya dihdapan peserta aksi.

Adapun tunturan yang disampaikan Geram yakni, pertama, cabut pengesahan RUU Omnibus Law. Kedua, gratiskan pembiayaan kesehatan.

Ketiga, berikan bansos kepada seluruh rakyat Indonesia ditengah kesusahan eknomi di masa pandemic covid-19.

Keempat, tolak PHK sepihak di masa pandemic Covid-19. Kelima, tolak pemotongan uoah sepihak di masa pandemic dan terakhir, gratiskan biaya pendidikan dari tingkat PAUD hingga Perguruan tinggi di masa covid-19. 

Pantuan media, aksi ini berlangsung aman dan damai. Aksi ini juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Pol PP Mabar. (Edison Risal)

 

 

Baca Juga