Top Pick
100 KK Warga Nanganae Labuan Bajo Dapat Paket Sembako dari NasDem Anggota DPRD Matim Monitoring Lokasi Pabrik Semen Pemkab Ende Launching Bantuan langsung Tunai   BPJS Kesehatan Cabang Ende Sosialisasi Perpres 64 tahun 2020 Peduli Covid-19, Media Group Memberikan Bantuan APD Kepada Pemerintah Manggarai Barat Reses, Anggota DPRD MABAR Edukasi Masyarakat

PMMS Kecam Tindakan Represif Polisi Manggarai Terhadap Aktivis

POSTNTT.COM | Borong - Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda (PMMS) Mengecam Dan Mengutuk Keras Kebiadaban, Pemukulan terhadap aktivis GMNI, PMKRI Manggarai, dan Gerakan Rakyat Lainnya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Manggarai Timur, Dan Menuntut Agar Beberapa Oknum Kepolisian Yang Terlibat Dalam Tindakan Represifitas Segara Di Hentikan.

Hal itu disampaikan oleh ketua PMMS, Melalui Theodorus Usman Wanto, saat dihubungi media ini, Sabtu (27/06), menuturkan, perampasan demokrasi justru bertambah dengan represifitas dan tindakan intimidasi yang dilakukan pihak aparat kepada rakyat dan seluruh elemen masyarakat yang berjuang untuk hak demokrasinya kemarin.

Penghambatan hak bersuara, intimidasi sampai pemukulan yang terjadi dalam aksi-aksi rakyat bukan hanya merupakan tindakan Anti-Demokrasi, tetapi juga KEJAHATAN KEMANUSIAAN.

Pada tanggal 24 juni 2020), GMNI Cabang Manggarai, PMKRI Cabang Ruteng dan Pemuda Reo melakukan unjuk rasa untuk menolak kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen di Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur (Matim) provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aksi unjuk rasa bertempat di Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai, tepatnya diperbatasan Manggarai dan Manggarai Timur diakhiri dengan bentrok antara massa aksi dan aparat keamanan.

Kata Wanto, bedasarkan kajian dari PMMS, Dalam proses unjuk rasa tersebut ratusan aktivis berusaha menemui Gubernur NTT, Viktor Laiskodat saat kunjungannya ke Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai rabu, 24 juni 2020 untuk menyampaikan aspirasi, namun sangat menyayangkan niat baik dari massa aksi dihadangi oleh aparat polres Manggarai Timur dengan cara memukul mundur gerakan rakyat. Selain melakukan penghadangan, aparat keamanan juga melakukan tindakan tindakan yang tak terpuji pencekikan dan pemukulan terhadap sejumlah peserta aksi. Tindakan aparat tersebut mengakibatkan massa aksi luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh peserta aksi.

Lanjutnya, Institusi polisi, militer dan sejenisnya juga perlu dipertanyakan keberadaan dan tanggung jawabnya pada rakyat. Dari pola pendidikan dikalangan polisi yang mengunakan sistem kembang Tujuh Rupa, yakni pendidikan yang bersandarkan pada hal-hal mistis, feodal, kekerasan, dan tidak berorientasikan pada perlindungan dan pengayoman rakyat itu sendiri, melainkan dididik untuk menjaga tuan-tuan tanah dan pemodalnya, serta aparatur negara yang korup.

Jika tindakan polisi dan militer tersebut dibenarkan, tidak mengunakan pendekatan (taktik) pengendalian massa agar sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku, termasuk yang telah diatur Dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa Dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Serta Perturan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maka lebih baik dibubarkan saja dan digantikan dengan TENTARA RAKYAT yang terdiri rakyat seluruh Indonesia, yang rela memperjuangankan rakyat.

"Demokrasi yang dipukul mundur tidak bisa dibiarkan lagi semakin mundur, melainkan semakin perlu dimajukan pada demokrasi yang kerakyatan, dimana semua hal yang menyangkut kehidupan rakyat diputuskan sendiri oleh rakyat, oleh kehendak rakyat. Kalaupun rakyat butuh mewakilkan dirinya, rakyat mengontrol langsung wakilnya dalam pemerintahan sampai pada mencopot langsung wakil dan pemimpinnya jika tidak berguna atau malah mengkhianati rakyat", Tegas Wanto

Ole karenanya Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda (PMMS) menyatakan sikap bahwa kami bersama rakyat Manggarai Timur yang sejatinya mengecam tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan oleh institusi kepolisian Manggarai Timur.
Dan Menyeruhkan:

1. Mendesak Gubernur NTT untuk Cabut Semua Kebijakan tidak pro rakyat Dan Membatalkan Perizinan Pembangunan Pabrik Semen Di Manggarai Timur
2. Copot Kopolres Manggarai Timur Dari Jabatannya.
3. Mengecam Dan Mengutuk Keras Kebiadaban (Pemukulan Terhadap Aktivis GMNI, PMKRI Dan Gerakan Rakyat Lainnya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Manggarai Timur, Dan Menuntut Agar Beberapa Oknum Kepolisian Yang Terlibat Dalam Tindakan Represifitas Segara Di Hentikan.
4. Hentikan reprefitas terhadap gerakan rakyat
Berikan seluas-luasnya kebebasan berekspresi bagi rakyat di manggarai timur dan seluruh wilayah indonesia.

 

Penulis : Iren Leleng

Baca Juga