Top Pick
Peduli Covid, Majelis Jemaat Di TTU Bagikan Beras Gratis Kepada Keluarga Tidak Mampu DON GIUSEPPE BERARDELLI, IMAM YANG MENOLAK ALAT BANTU PERNAPASAN DEMI SEORANG PENDERITA CORONA Tim Penyidik Kejati NTT dan Kejari Mabar Geledah  Kantor Bupati Mabar Mahasiswa Manggarai Barat-Makasar Gelar Diskusi Online KPU Tetapkan 172.160 DPS Pilkada Mabar 2020 30 KK di Desa Modo Dapat BST dari Kemensos RI

Rapat Banggar, DPRD Matim Menyoroti Empat Poin

POSTNTT.COM | BORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur, menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (16/09/2020).

Rapat Paripurna tersebut, langsung Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Heremias Dupa dan dihadiri oleh Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, wakil Bupati Manggarai Timur, sekretaris daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikutip dari dokumen Laporan Hasil Kerja Banggar DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (15/9/2020), ada beberapa poin yang disoroti oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Manggarai Timur yakni, pertama, Segera melakukan evaluasi dan pembenahan atas indikator-indikator yang menyebabkan tingginya kematian ibu dan anak pada tahun 2020.

Kebijakan pada taraf ini haruslah betul-betul berdasrkan kajian yang kompherensif sehingga penentuan kebijakan anggaran juga tepat sasaran.

Kedua, Pemerintah segera melakukan percepatan verifikasi data penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan mahasiswa. Verifikasi atas data dimaksud harus mempunyai batas waktu yang jelas. 

Pada prinsipnya bahwa Banggar menilai bahwa bantuan sosial tersebut merupakan bantuan bersyarat, sehingga syarat-syarat itulah yang harus dipenuhi sebagai dasar dalam memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.

Ketiga, Pemerintah diharapkan untuk segera melakukan verifikasi menyeluruh terhadap usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Manggarai Timur.

Keempat, dalam upaya mendukung Ranperda perubahan nama Kecamatan dan pemekaran Kecamatan, Badan Anggaran (Banggar) meminta perhatian serius Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Kecamatan secara defnitif. (Iren Leleng / POSTNTT.COM)

 

Baca Juga