Top Pick
Kapolri Sebut NTT sebagai Contoh Toleransi Umat Beragama di Indonesia Kadis PPO Matim: Tahun 2021 UNBK Diganti UBKD   Pasien Covid-19 Asal Matim Meninggal di RSUD Ruteng Indonesia Butuh Internet Cepat dan Aman Watch for humanity: Pemutaran Film dan Donasi orda NTT se-Malang Raya Pasca Bencana Alam di Alor, Masyarakat Terdampak Mulai Krisis Air Bersih

Tim Keuskupan Ruteng dan Bupati Matim, Diskusi Soal Tambang

POSTNTT.COM || Borong - Bupati Manggarai Tim Agas Andreas, SH,M.Hum dan Wabub Matim Drs. Jaghur Stefanus menerima Tim Keuskupan Ruteng di Ruang Kerja Bupati Matim di Lehong pada Senin, (6/07/2020).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh, Tim Keuskupan Ruteng terdiri dari Vikep Borong Rm. Simon Nama, Vikep Reo Rm. Herman Ando, Direktur Puspas Rm. Martin Chen, Komisi JPIC Keuskupan Rm. Marten Jenarut, JPIC SVD Rm. Simon Suban, JPIC OFM P. Johny Dohut dan Rm. Valens Dulmin dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH,M.Hum dan Wabub Matim Drs. Jaghur Stefanus.

Kunjungan Tim Keuskupan Ruteng dalam rangka mendiskusikan persoalan tambang yang saat ini sedang menjadi topik hangat dimasyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh persaudaraan ini, didiskusikan berbagai pandangan, pertimbangan dan masukan serta bertukar informasi terkait tambang dan polemik yang menyertainya.

Tim Keuskupan Ruteng (TKR) menyampaikan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek terkait akan dibukanya pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok, diantaranya terkait dampak ekologis, ekonomi, sosial dan budaya.

TKR meminta jaminan dari Bupati Manggarai Timur dan pihak perusahaan tambang untuk masalah limbah yang akan dihasilkan oleh pabrik semen dan disinyalir akan menimbulkan kehancuran ekologis, dan jaminan untuk reklamasi.

TKR juga menyampaikan keraguan terhadap perusahaan tambang yang akan beroperasi karena adanya indikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan metamorfosa dari perusahaan tambang yang sebelumnya telah melakukan penambangan di Sirise dan meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Selain itu TKR juga mempertanyakan jaminan kenaikan PAD yang dijanjikan jika ada perusahaan tambang, serta peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

TKR meminta Bupati selaku Kepala Daerah dan seluruh jajarannya untuk memberikan jaminan perlindungan untuk minoritas warga yang menolak tambang dan memberikan sosialisasi yang tepat kepada mayoritas masyarakat yang menerima tambang sehingga tidak menimbulkan konflik sosial yang semakin runcing dimasyarakat.

Bupati Manggarai Timur juga diminta untuk mengimplementasikan Peraturan daera (Perda) tentang masyarakat adat dan Perda tentang Perlindungan Mata Air yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian, Tim Keuskupan Ruteng (TK) meminta Bupati Manggarai Timur untuk tidak mendukung kelanjutan pembangunan pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok.

Merespon beberapa pertimbangan dan kajian yang disampaikan oleh TKR, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas yang didampingi Wakil Bupati Drs. Jaghur Stefanus menyampaikan bahwa, izin lokasi untuk pembangunan pabrik semen di Luwuk telah diberikan oleh Bupati Manggarai Timur seluas 298 HA, sedangkan izin eksplorasi batu gamping di Lengko Lolok diberikan oleh pihak Provinsi NTT.

Ditambahkan juga bahwa dampak ekonomi yang akan diberikan oleh pabrik semen ini terhadap PAD akan berkisar antara 48-50 miliar per tahun dengan penyerapan tenaga kerja lokal menimal 400 orang. Secara ekonomi, keuntungan lainnya adalah sarana jalan serta geliat ekonomi yang akan lebih hidup bagi masyarakat disekitar pabrik semen.

Pemda juga telah mempersiapkan rencana pembangunan di wilayah sekitar lokasi antara lain; pengembangan pertanian organik, pertanian berbasis budaya Manggarai, serta pengembangan perikanan dan tenun.

Untuk masalah lingkungan, Bupati Manggarai Timur mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses AMDAL serta mencari info yang akurat dan ilmiah dari para pakar terkait lingkungan dan AMDAL. Dipastikan juga bahwa reklamasi akan menjadi kewajiban invenstor dan keseluruhan proses akan selalu berada dalam pengawasan pemerintah.

Bupati Manggarai Timur juga menyetujui usulan TKR agar Pemda Manggarai Timur mengajukan Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) terhadap wilayah tersebut.

Terkait masalah sosial yang timbul di masyarakat, disampaikan bahwa hal ini sudah diketahui dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Tugas Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajarannya adalah menciptakan keharmonisan dan suasana yang nyaman ditengah masyarakat, karena itu Bupati Manggarai Timur menegaskan dan mengingatkan pihak-pihak lain untuk tidak memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah Manggarai Timur berterima kasih atas kunjungan dari Tim Keuskupan Ruteng dan berdiskusi terkait masalah tambang di Manggarai Timur, dari pertemuan ini banyak hal positif dan informasi yang didapat oleh kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan beberapa hal akan menjadi perhatian bersama dan pelaksanaannya akan dikawal bersama pula.

Penulis: Iren Leleng


Halaman