Top Pick
Industri Kerajinan Warga Detukeli Butuh Sentuhan Pemkab Ende Dinilai Tidak Layak Menerima Bantuan, Pemerintah Desa Lendong-Mabar Ajukan Pergantian Nama Penerima Ke Dinsos Kapolres Mabar Resmikan Gedung Bhayangkari Komodo Polres Mabar Amankan Pasangan Selingkuh di Kost Reses, Selain Edukasi Covid-19, Anggota DPRD Mabar Fraksi NasDem Ini Juga Serap Aspirasi Warga Tim Penyidik Kejati NTT dan Kejari Mabar Geledah  Kantor Bupati Mabar

Wabup Matim, Lantik BPD 10 Desa Di Wilayah Kec. Pocoranaka Timur

POSTNTT.COM||BORONG - Wakil Bupati Manggarai Timur Stefanus Jaghur secara resmi melantik dan mengambil sumpah Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2026 untuk Sepuluh desa di Wilayah Kecamatan Pocoranaka Timur Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kegiatan bertempat di Aula Kecamatan Pocoranaka Timur, Jumaat (18/09/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Manggarai Timur Heremias Dupa, Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Bernadus Nuel dan Camat Pocoranaka Timur, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Sepulu Desa masing-masing adalah , Desa Arus, Desa Watu Arus, Desa Tango Molas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nao, Desa Benteng Rampas, Desa Compang Wunis,Desa Rengkam, Desa wangkar Weli, dan Desa Golo Lero.

Wakil Bupati Bupati Manggarai Timur dalam sambutannya mengatakan, BPD yang dilantik telah mengikat janji dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana BPD mempunyai 3 fungsi yaitu, bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.

“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan, menetapkan peraturan Desa, menjadi kontrol sosial dan kontrol politik bagi kepala Desa, serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang diwakilinya,” katanya.

Lanjutnya BPD dan Kepala Desa harus saling kerja sama untuk membangun desa masing-masing.

"BPD dan kepala desa harus saling mengisi bukan saling menjatuhkan dan mengejar kesalahan," jelas Wakil Bupati.

Dikatakannya, dalam hal pekerjaan BPD, kepala desa tidak bole intevensi, begitu juga BPD, tidak boleh melibatkan Kepala desa," tegasnya.

Melalui kesempatan tersebut, Bupati meminta kepada anggota yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan sungguh sungguh serta penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Dimana BPD juga bagian dari Pemerintahan Desa sekaligus merupakan lembaga Perwujudan Demokrasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

“Sebagai mitra pemerintahan, harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerjasama dalam pemerintahan di Desa, berinisiatif membuat peraturan desa, dituntut mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif dalam proses pembangunan di Desa,” tegasnya.

Ia berharap, BPD menggalakkan pemberdahayaan seluruh komponen yang ada di Desa sehingga mendorong terwujudnya kemandirian desa baik aspek sosial maupun aspek ekonomi dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Paser yang maju mandisi sejahtera dan berkeadilan. (Iren Leleng/POSTNTT.COM).

 

Baca Juga