Sepeda Tour De EnTeTe habiskan 300 juta dari APBD Mabar
POSTNTT.COM - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta dari APBD untuk mendukung acara Tour de EnTeTe, sebuah event sepeda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anggaran tersebut digunakan untuk dua kegiatan utama: gala dinner senilai Rp100 juta dan acara pameran serta pentas seni senilai Rp200 juta, keduanya berlangsung di waterfront Labuan Bajo.
Pemda Mabar mengalokasi anggaran tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Mabar untuk promosi pariwisata daerah.
Sekretaris Daerah Mabar, Fransiskus Sales Sodo, mengatakan bahwa acara ini juga melibatkan pameran UMKM yang awalnya direncanakan di halaman Kantor Bupati Mabar namun dipindahkan ke waterfront atas permintaan provinsi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Salvador Pinto, membenarkan bahwa anggaran itu bersumber dari APBD Perubahan 2025.
"Untuk ini di perubahan APBD Mabar dukung Rp300 juta. Item belanjanya Rp200 juta di Dinas Pariwisata dan Rp100 juta di Bagian Umum," kata Pinto, Senin (1/9/2025).
Pemkab dan DPRD Mabar kompak kucur Rp300 juta untuk balap sepeda itu di tengah efisiensi dan pemangkasan anggaran.
Uang Rp300 juta itu untuk kegiatan balap sepeda bernama Tour de EnTeTe.
Anggaran ratusan juta itu dipakai untuk acara makan minum yang dilabeli dengan nama gala dinner sebesar Rp100 juta.
Sedangkan sisanya Rp200 juta dipakai untuk pameran dan pentas seni.
Ketua DPRD Mabar Benediktus Nurdin, membenarkan anggaran Rp300 juta untuk Tour de EnTeTe itu.
"Total anggaran Rp300 juta. Rp100 juta untuk gala dinner atau makan minum tamu, Rp200 juta untuk event pameran UMKM dan pentas seni," kata Beni, sapaannya, Jumat (29/8/2025).
Anggaran ini mendapat sorotan dari netizen di media sosial yang menilai bahwa pemerintah lebih memprioritaskan acara "senang-senang" daripada membiayai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan jalan di kampung-kampung.
Netizen juga mempertanyakan keputusan ini di tengah wacana efisiensi dan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah, serta tekanan ekonomi yang dialami banyak warga di daerah tersebut.
