Top Pick
AHP Apresiasi Rute Floratama Wisata Berkelanjutan Kelas Dunia Disdukcapil Matim, Implementasi Pendekatan Pelayanan Keliling Gusti Dulla Hadiri Pendaftaran Paket AG Wicked Good Indonesia Donasikan 80 Paket Sembako Untuk Pelaku Wisata di Labuan Bajo Menuju Pilkada Mabar, Paket HATI Optimis Diusung Tiga Parpol Prediksi Wabah Corona Akan Segera Berakhir

Diduga Sarat Nepotisme, Warga Protes Data Penerima BLT DD

POSTNTT.COM | Borong - Penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahun anggaran 2020 desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi konfilik yang mengakibatkan pembagian BLT ditunda karena diduga data penerima BLT tidak memenuhi standar kelayakan penerima.

Keributan sempat terjadi disaat proses pembagian BLT di kantor desa Colol, Sabtu (23/05).

Bhonafasius Hami, Salah seorang warga desa colol saat dijumpai media mengatakan peyaluran BLT desa Colol tidak sesuai fakta dan tidak relevansi dengan 14 kriteria penerima BLT.

Karena dinilai terjadi ketimpangan dalam pendaatan penerima BLT, sehingga sebagian warga mengajukan protes keras terhadap pemerintah desa.

Dugaan warga, proses pendataan BLT yang dilakukan aparat desa sarat nepotisme.

"Mereka data menggunakan straregi kesamaan, dilihat dari sisi keluarga atau orang dekatnya kepala desa," ujar Bhona.

Menurutnya, data penerima BLT DD terjadi tumpang tindih bahkan ada yang namanya tercatut kembali sedangkan sebelumnya yang berangkutan telah menerkma bantuan dari sumber anggaran lain seperti bantuan sosial tunai Kementrian Sosial.

"Kami minta agar pemerintah desa harus transparan dalam pendaataan dan semua penerima harus dipublikasikan di kantor desa "tegasnya.

Kepala desa Colol Falentinus Tombor, menerangkan terkait tuntutan dari masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima BLT, dirinya sudah memberikan mandat kepada RT, dusun, dan Tim relawan untuk melakukan proses pendataan calon penerima BLT.

Kata Dia, kalaupun yang dilakukan pemerintah desa dalam hal ini pendaatan calon penerima BLT tidak tepat sasaran, seharusnya ajukan keberatan mengikuti mekanisme yang berlaku.

"kalau bertentangan menurut masyarakat, seharusnya sampaikan kejanggalan itu ditingkat RT, dusun, serta DPD. Harus terstruktur, jangan tunggu hari pelaksanaan baru tunjuk ribut," kata Falens.

Lanjutnya, staf yang mendata telah bekerja dan mendata sesuai kriteria penerima BLT yang berlaku.

"Mereka mendata calon penerima BLT berjumlah 321 KK," jelasnya.

Untuk merekrut peneriama BLT, kata Falens, tentu dilakukan melalui tahapan perencanaan, pendataan, validasi dan penetapan.

"Kami tidak mendata karang-karang atau melihat dari sisi keluarga," terang Falens.

Lanjutnya, kalau tetap mengakomodir dari data 321 untuk dijadikan sebagai penerima BLT, pagu dana desa tidak sesuai jumlah kepala keluarga yang telah didata. Pagu DD untuk BLT 30%, maka yang berhak menerima BLT untuk desa Colol hanya 182 kepala kelurga. Sedangkan sisanya, telah diusulkan untuk mendapat bantuan dari kabupaten.


Hal senada disampaikan oleh Sekretaris camat Pocoranaka Timur Aloysius Roma Daur, menerangkan dirinya merasa kecewa terkait polemik yang terjadi di desa Colol karena secara regulasi penyaluran BLT sudah batas terakhir sesuai aturan yang berlaku.


"Batas waktu penyaluran BLT Sesuai instruksi regulator sebenarnya batas tanggal 24 Mei," tuturnya.

"Permintaan untuk tetap menetapkan 321 KK sebagai penerima bantuan sangat berat karena tidak seimbang dengan keadaan dana,"tambah Roma.

Diapun menuturkan, untuk masyarakat yang belum mendapa bantuan melalui dana desa, pihaknya akan mengajukan ke pemerintah kabupaten sehingga nantinya terakomodir melalui bantuan kabupaten.

 

Penulis: Iren Leleng

Baca Juga