Top Pick
Usai Dikeroyok, Ditetapkan Jadi Tersangka, Kini Korban Ditahan Empat Ketua Tim Pemenangan Pilkada Mabar Serukan Pilkada Damai   Sadis, Pria di Matim Ini Tega Perkosa Anak Bawah Umur Cegah Penyebaran Covid, Polres Mabar lakukan penyemprotan Desinfektan 3 Pelaku Terduga Pencurian Kendaraan Bermotor Berhasil Diamankan Polisi Nelayan Pulau Rinca Keluhkan Situasi Covid-19

Di Duga KKN Dalam Pengrekrutan Tenaga Honorer, Fraksi PDI perjuangan Minta Bupati Ende Hentikan dan Batalkan

( Anggota DPRD Kabupaten Ende, Fraksi PDI Perjuangan Vinsensius Sangu, Foto : Ronald Degu )

 

POSTNTT.COM || Ende - Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Ende melalui sejumlah OPD melakukan pengrekrutan tenaga honorer secara besar-besaran adalah kebijakan yang tidak bijak dan membuka pintu bagi publik untuk melihat keburukan wajah pemerintah daerah yang lemah dalam mengelolah tata kelolah pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme.

Disaat ini seluruh energi fokus menangani bencana global pandemi covid 19, daerah ini keterbatasan fiskal daerah untuk membiayai belanja publik seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekuarangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga, namun pemerintah daerah membuat kebijakan merekrut tenaga honorer secara tertutup, tidak transparan dan sangat kuat unsur kolusi dan nepotis.

Ketua Fraksi PDI perjuangan Vinsensius Sangu dalam Pers reales mengatakan kebijakan ini adalah tidak polulis. Hal ini diperparah, perekrutan tenaga honorer sangat tertutup, tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kuat dugaan Fraksi, perekrutan tenaga honorer besar-besaran adalah sebagai praktek politik pemanfaatan jabatan untuk keuntungan kelompok dan kroni-kroni kekuasaan yang sedang digenggam.

" Praktek politik dalam seleksi tenaga honorer yang busuk ini, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwarisi bagi generasi kabupaten ende ke depan yang lebih baik", Ujarnya.

Vinsen menambahkan Fraksi PDI Perjuangan, mendesak kepada Bupati ende untuk segera memerintahkan OPD segera menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekruitan tenaga honorer yang ada saat ini.

" kita minta Bupati untuk tidak berpangku tangan, untuk segera memerintahkan kepada semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang kental aroma kolusi dan nepotisme tersebut, kehadiran bupati penting agar tidak dituduh publik kalau Bupati juga bagian dari praktek kotor dimaksud", Pungkasnya.

Semntara Hasil investigasi Fraksi, OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme adalah Dinas Koperasi dan UKM, dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas kependudukan, Satpol PP. ( Ronald Degu )

 

 

Baca Juga